Lampung Timur (17/9). Fenomena kekeringan meteorologis yang meluas di berbagai wilayah Indonesia menuntut tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Kondisi defisit curah hujan ini tidak sekadar berarti kelangkaan air bersih, namun berpotensi memicu dampak berantai terhadap kelayakan sanitasi, ketahanan pangan, hingga layanan kesehatan.
Ahli Global Health Security yang juga menjabat sebagai Ketua DPP LDII, Dicky Budiman, menegaskan bahwa status kekeringan ini harus ditangkap sebagai sinyal peringatan dini untuk memperkuat kesiapsiagaan.
“Persoalannya bukan hanya minimnya hujan, tetapi juga durasinya. Durasi inilah yang mengubah profil risiko kesehatan, dari sekadar tidak nyaman menjadi ancaman struktural,” ujar Dicky.
Terbatasnya ketersediaan air akan memaksa masyarakat menomorduakan kebersihan diri demi prioritas minum dan memasak. Hal ini meningkatkan risiko penyakit menular fekal-oral seperti diare, disentri, dan hepatitis A. Risiko tambahan muncul dari penggunaan sumber air tercemar atau penampungan air terbuka yang berpotensi menjadi sarang nyamuk pembawa penyakit.
Dampak berantai lainnya meliputi gangguan kulit, gangguan ginjal akibat paparan cuaca panas bagi pekerja lapangan, masalah kesehatan mental, malnutrisi balita, hingga peningkatan kasus ISPA akibat potensi kabut asap. “Ketika episodenya berlangsung panjang, kekeringan bukan lagi sekadar persoalan satu musim. Profil risikonya ikut berubah,” tegasnya.
Dari sisi sosial, perempuan dan anak-anak kerap menanggung beban terbesar karena harus menyita waktu untuk mencari air bersih. Oleh karena itu, Dicky menekankan bahwa mitigasi krisis air tidak boleh disamaratakan, melainkan harus difokuskan pada kelompok paling rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta warga di kawasan padat atau pesisir.
“Pemetaan kelompok rentan di tingkat RT penting agar bantuan air dan logistik diprioritaskan sesuai tingkat kerentanan, bukan dibagikan secara sama rata,” kata Dicky.
Di tingkat keluarga, kesiapan mitigasi perlu dilakukan jauh sebelum puncak kemarau. “Yang penting adalah kesiapan sebelum krisis. Air juga perlu diprioritaskan. Air terbaik digunakan untuk minum dan memasak, sedangkan air bekas cucian yang masih layak dapat digunakan untuk menyiram atau membersihkan lingkungan,” jelasnya.
Menambahkan pandangan tersebut, Ketua Departemen LISDAL DPP LDII, Atus Syahbudin, mendorong perubahan paradigma dengan membangun ketahanan air sejak curah hujan masih tinggi.
“Yang paling penting adalah menabung air. Kita perlu memiliki bak yang lebar dan bertingkat agar air hujan yang tersedia selama musim penghujan bisa disimpan untuk memenuhi kebutuhan selama enam bulan musim kemarau,” ungkap Atus.
Sebagai contoh implementasi, konsep ini telah diterapkan di Masjid Al-Fattah, Gunungkidul, yang mengoptimalkan dua bak penampungan untuk menyimpan hingga 30.000 liter air hujan.
“Prinsipnya sederhana: ketika air berlebih kita simpan, ketika cadangan air berkurang maka kita manfaatkan dengan hemat. Jangan sampai air hujan yang begitu banyak ketika musim hujan justru terbuang, sementara ketika kemarau masyarakat kesulitan mendapatkan air,” pesannya.
Untuk memperkuat respons terhadap kekeringan, institusi seperti masjid dan pesantren dapat dimobilisasi sebagai titik edukasi kesehatan sekaligus pusat distribusi air. Sinergi antara organisasi keagamaan dengan instansi pemerintah seperti BPBD dinilai sangat krusial agar bantuan menjangkau masyarakat di wilayah tersulit.
“Organisasi keagamaan memiliki jangkauan sampai akar rumput, kepercayaan sosial yang tinggi, dan mimbar komunikasi rutin. Kekuatan ini bisa digunakan untuk mempercepat mitigasi di tingkat masyarakat,” pungkas Dicky. (editor : dps_lamtim)
